Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di BPS Kabupaten Barito Selatan

Buntok - Rabu, 10 Juni 2020 pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di BPS Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta menindaklanjuti surat Inspektur Utama BPS tentang Himbauan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi BPS Kabupaten Barito Selatan dilakukan oleh Eddy Surahman, Kepala BPS Kabupaten Barito Selatan. Dalam acara tersebut turut hadir tiga saksi diantaranya, (1) Rahmato Rahman, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Barito Selatan; (2) Nyamei Tumbai, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan; dan (3) Akhmad Akmal Husaen, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan. Selain itu, para pegawai BPS Kabupaten Barito Selatan juga turut menyaksikan secara langsung penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi BPS Kabupaten Barito Selatan.

Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilakukan secara serentak di BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Adapun, BPS Kabupaten/Kota mengikuti Pencanangan Pembangungan Zona Integritas secara daring (online) melalui zoom meeting. Kegiatan tersebut berlangsung dengan khidmat dan lancar hingga akhir acara. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan BPS Kabupaten Barito Selatan dapat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.